Moratorium di 21 Negra Timur Tengah dan Pengetatan di Asia Pasifik termasuk Taiwan

pemerintah TIDAK MELAKUKAN PEMBERHENTIAN ATAU MORATORIUM KE NEGARA ASIA PASIFIK TERMASUK TAIWAN TETAPI MENERAPKAN KEBIJAKAN PENGETATAN  pengetatan penempatan BMI. Melalui Menteri ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri kebijakan pengetatan penempatan pengiriman BMI dengan mempertimbangkan indikator kesejahteraan BMI dan kecenderungan negara-negara Asia Pasifik yang umumnya lebih demokratis dan mengedepankan aturan ketenagakerjaan.

Dalam waktu dekat pemerintah juga akan mengupayakan kenaikan upah BMI asisten rumah tangga di negara kawasan asia pasifik, sehingga diharapkan kelayakan, keamanan, dan kesejahteraan pekerja migran lebih terjamin," kata Hanif lagi. Untuk lebih meningkatkan aspek perlindungan pemerintah melakukan pengetatan di berbagai bidang diantaranya di bidang pelatihan dengan cara pengetatan uji kompetensi, melakukan audit pada seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada disetiap daerah terutama kantong BMI. Selain itu Pemerintah juga memperketat penempatan BMI dengan penerapan formalisasi status asisten rumah tangga dalam 7 jabatan formal yaitu  pengurus rumah tangga (housekeeper), Penjaga bayi (baby sitter), tukang masak (family cook), pengurus lansia (caretaker), supir keluarga (family driver), tukang kebun (gardener) dan penjaga anak (child care worker)," ujar orang nomer satu di Depnaker ini.

Selain itu pengetatan lainnya juga akan dilakukan terhadap PPTKIS dan Agensi dengan cara penghentian pemberian ijin PPTKIS baru, Menutup PPTKIS yang nakal (Sejak Oktober 2014 sampai Mei 2015 Depnaker telah menutup 42 PPTKIS) dan memblacklist PPTKIS agency yang nakal.  

Menurut Menaker, pembenahan tata kelola juga dilakukan dengan kebijakan penghapusan biaya / fee PPTKIS dalam struktur biaya penempatan oleh BMI, melakukan evaluasi terhadap lembaga pembiayaan penempatan BMII. Selain itu jajarannya telah mendorong menaikan atase naker di negara-negara penempatan dari status staf teknis menjadi atase ketenagakerjaan, melakukan integrasi sistem online dan merealisasikan Layanan Satu Atap dan pelayanan legalisasi Job Order formal dengan lebih mudah dan cepat," tandas Hanif.

Akhirnya pengumuman moratorium atau pemberhentian pengiriman Buruh Migran Indonesia yang bekerja disektor informal dalam hal ini asisten pembantu rumah tangga. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Hanif Dhakiri pada jumpa pers di Jakarta senin 4 Mei lalu. Hanif mengeluarkan kebijakan penghentian penempatan buruh migran pekerja rumah tangga di 21 negara timur tengah. Orang nomer satu di Depnaker ini mengatakan dengan adanya penghentian penempatan BMI, maka seluruh penempatan BMI ke 21 negara tersebut terlarang dan masuk dalam tindak pidana perdagangan orang.

21 Negara timur tengah tersebut adalah : Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Yordania. Menurut Menaker keluarnya kebijakan pelarangan penempatan ke 21 negara tersebut dikarenakan banyaknya masalah yang terjadi di negara tersebut.Kebanyakan  Masalah menyangkut pelanggaran aturan ketenagakerjaan ataupun perdagangan manusia yang mengakibatkan perlindungan bagi buruh migran sektor rumah tangga di Timur Tengah masih sangat kurang, ditambah dengan adanya budaya setempat yang mempersulit perlindungan. Seperti sistem kafalah di Arab Saudi misalnya, menyebabkan posisi tawar buruh migran sangat lemah. Banyak buruh migran yang kemudian tak bisa pulang karena dilarang oleh majikan untuk pulang atau pindah.