Aspirasi BMI Taiwan

Aspirasi teman2 BMI untuk disampaikan kepada Kepala BNP2TKI Gus Nusron setelah bermusyawarah di facebookgroup satgas KDEI-2 pada tanggal 2 sampai 3 Desember 2014. Adapun aspirasi tersebut diantaranya:

Secara Umum:

1.    Meminta agency supaya memberikan kwitansi pembayaran pajak ke BMI.Mengingat banyak teman-teman  yang mengeluh atau kurang faham tentang  perhitungan pjak,sehingga banyak yang dipotong melebihi apa yang menjadi kewajibannya.

2.    Membacklist atau mencabut ijin operasionalnya bagi PPTKIS (agency) yang  terbukti BMI nya banyak yg kabur. Hal Ini sudah mulai diberlakukan untuk  agency di Taiwan mulai pertengahan Oktober (kalau kami tidak salah)

3.    Peninjauan kembali biaya atau fee agency sebesar 1800, 1700 dan 1500 perbulan mengingat mereka jarang sekali datang dan menjenguk BMI setiap bulannya serta sering meminta uang lagi untuk pengantaran pembuatan arc  (KTP Taiwan), pengantaran kebandara, makan dan penginapan di tempat penampungan agency pada saat menunggu pergantian majikan.

4.    Pemberian kebebasan untuk bisa menjalankan ibadah seperti sholat dan puasa di bulan ramadhan

5.    Menindak tegas majikan atau agency yang menahan dokumen BMI seperti Paspor, ARC dan kartu asuransi (NHI).

6.    Mengenai pengembalian pajak sebaiknya dilakukan sebelum pekerja kembali ke Indonesia.

7.    Menurunkan biaya potongan bank agar tidak memberatkan BMI.

Informal (Caretaker)

1. 1   Libur minimal sekali dalam sebulan. Banyak rekan-rekan kita tidak mendapatkan libur sampai    kontraknya habis. Hal ini membuat banyak BMI yang mengalami sakit atau depresi.
2.     kenaikan gaji mengingat sudah lebih dari 10 tahun tidak mengalami kenaikan gaji. Termasuk juga kenaikan gaji secara seragam untuk program Direct Hiring (DH), jadi bukan karena inisiatif majikan masing-masing menaikkan gaji pekerjanya.
3.       pembelian tiket oleh majikan apabila pekerjanya telah menyelesaikan kontrak kerja .
4.    Pengaturan kembali program DH karena terbukti banyak agency yang bermain didalamnya sehingga minta fee atau biaya yang lebih besar dan merugikan pekerjanya.
5.       Pemberian pengawasan secara intensif kepada agency dan PPTKIS agar tidak terjadi salah job atau dobel job (bekerja lebih banyak beban kerjanya tidak sesuai dgn kontrak kerja)
6.       Pemberian waktu istirahat yg cukup minimal 6 jam berturut-turut, agar pekerja bisa lebih segar dan terhindar dari kelelahan yg bisa menyebabkan penyakit.
7.    Pemberian salinan kontrak kerja kepada para pekerja agar bisa paham terhadap hak dan kewajibannya
8.     Mencabut uang makan untuk informal. Mengingat banyak teman-teman kita harus membeli sendiri makanan padahal sesuai peraturan ketenagakerjaan majikan yang membelikan.
9.        Menindak tegas majikan atau agency yang terbukti  memberi beban kerja yang berlebih kepada pekerjanya seperti menjaga 2 orang tua, padahal menurut peraturan satu orang pekerja untuk satu orang tua.
10.      Memasukkan gaji minggu ke 5 dalam kontrak kerja sehingga ada kekuatan hukum dan semua BMI bisa mendapatkan haknya.

Formal

1.    Pengurangan biaya penempatan supaya BMI bs semakin sejahtera.

2.    Berantas praktek jual beli job yang membuat biaya penempatan semakin tinggi.

3.    Membuka DH Formal dengan sistem yang sudah diperbaiki. Jangan sampai terjadi pada DH informal dimana yang mengurus proses DH agency sehingga meminta bayaran yang mencekik leher sehingga memberatkan para BMI.

4.    pembukaan job baru di sektor restaurant.

5.    Untuk sektor Anak Buah Kapal pengaturan jam kerja yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan adanya hak libur seminggu sekali atau yang tidak mau diganti dengan uang lembur.